Media Informasi

Rakyat Utama . Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa ingin 'tabok' oknum yang menyerang dirinya dengan isu hoax. Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, meminta Jokowi belajar dari capres Prabowo yang santai diserang isu hoax. "Saran kami, Pak Jokowi belajarlah dari Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo menghadapi serangan hoax dengan tenang dan santai," ujar Andre kepada wartawan, Jumat (23/11/2018). Andre mengatakan pernyataan Jokowi tersebut bisa menimbulkan kegaduhan baru di publik. Seharusnya Jokowi menanggapi santai saat diserang isu hoax. "Bagaimana Pak Prabowo dengan tenang dan santai menghadapi serangan hoax. Karena sangat kami sayangkan pernyataan Pak Jokowi 'mau saya tabok' ini menimbulkan kegaduhan baru lagi," tutur dia. Menurut Andre, Jokowi pernah mengimbau tahun politik atau pemilu saat ini dilakukan dengan riang dan gembira. Tapi Jokowi selalu membuat kegaduhan dengan diksi yang tidak baik, seperti sontoloyo, genderuwo, dan tab

Rakyat Digital . Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih membantah keterkaitan organisasinya dengan gerakan 2019 Ganti Presiden. Titi menegaskan, secara organisasi, Forum Honorer K2 tiidak pernah menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. “Sampai hari ini kami tidak pernah mendeklarasikan dukungan untuk calon mana pun. Apalagi mendukung pasangan capres-cawapres no urut 02. Kalau ada desas desus di luar, saya pastikan itu bersifat personal bukan organisasi,” kata Titi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/11). Guru honorer asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini menyatakan Forum Honorer K2 sedang fokus memperjuangkan nasib tenaga honorer di Indonesia. Tujuannya, agar mereka diangkat menjadi PNS tanpa memandang usia. Menurutnya, tidak ada waktu untuk melibatkan kekuatan politik manapun.  “Kami masih loyal terhadap pemerintah. Buktinya, kami tidak meninggalkan pekerjaan kami sehari-hari. Ada tenaga pegawai, ada guru

Channel Rakyat . Mendekati Penyelenggaraan pemilu 2019 segmentasi pemilih milenial terus menjadi idola. Bukan saja jumlahnya yang saat ini dinilai pemilih mayoritas tapi juga dianggap sebagai pemilih yang paling rasional dalam menentukan pilihan. Hal ini disampaikan oleh pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam diskusi arah politik milenial, di Cikini, Jakarta, Jumat (23/11). Oleh karena Karyono mengingatkan untuk seluruh kontestan yang berlaga pada pemilu mendatang harus mendahulukan gagasan yang bisa diterima oleh kaum milenial ketimbang meniru gaya yang menyerupai milineal. Menurutnya, yang lebih berpengaruh untuk dipilih milenial adalah bagaimana kandidat menjawab kebutuhan milineal. "Saya mengamati menjelang kontestasi banyak orang mendadak milenial, generasi milenial bukan generasi yang pasif maka ketika ada kandidat yang hanya menyamai style milenial belum tentu itu menjadi hal yang di pilih," kata Karyono. Menyikapi hal itu, K

Buletin Nasional . Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti mencatat sebanyak 633 kapal pelaku illegal fishing telah ditangkap sepanjang Januari 2017-Oktober 2018. Dengan komposisi 366 kapal ikan berbendera Indonesia dan 267 kapal ikan asing. Susi mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 488 kapal pelaku illegal fishing telah ditenggelamkan. "Sebanyak 488 kapal pelaku illegal fishing telah ditenggelamkan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan," Kata Susi di Jakarta,Kamis (22/11/2018). Selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Susi mengatakan Satgas telah melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Hingga saat ini satgas telah menangani 134 kasus illegal fishing, dimana 41 kasus telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Hasil capaian kita sudah sangat baik. Dengan membuktikan penangkapan kapal ikan asing ini maka makin hari makin meningkat kinerjanya. Kita berhara

Poros Nasional . Rocky Gerung menilai, kuis ikan Jokowi sebagai bentuk pembodohan. Dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) Jakarta itu menyebut kuis ikan yang kerap dilakukan Presiden RI, Ir Joko Widodo, adalah bentuk pembodohan. Hal itu disampaikan dalam acara “Law Nation 21” yang dipandu Direktur LLC FH UAD, Muhammad Saleh, SH, dengan pembicara lain Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH, di Auditorium Kampus 2 UAD, Jl Pramuka Yogyakarta, Kamis (22/11/2018). Kegiatan itu berupa Seminar Nasional dan opening ceremony Milad FH UAD ke-22 dengan tema memastikan kedaulatan rakyat demi Indonesia berkemajuan. Di depan Wakil Dekan FH UAD, Dr Norma Sari, Kaprodi Ilmu Hukum Wita Setyaningrum, SH, LLM dan M Rifky Rachel Pondiu (Gubernur BEM FH UAD), Rocky menganggap bentuk pertanyaan Jokowi kepada anak-anak itu hanya pada taraf menghafal. Itu bukan mengajarkan anak-anak soal logika. “Kini, setiap ada presiden, anak buru-buru mengha

Tabloid Nasional . Belakangan ini, semakin ramai wacana mengenai pungutan liar (pungli), sampai-sampai terjadi OTT di objek wisata Pura Tirta Empul, Bendesa Pakraman Manukaya Let dijadikan tersangka. Kenapa hal itu sampai terjadi, perlu dilakukan penelusuran lebih jauh. Barangkali masih terdapat perbedaan pandang dalam menetapkan ketentuan di desa. Misalnya perbedaan antara desa adat dan desa dinas. Pungutan itu sepertinya menjadi rebutan antara kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat. Itu juga wajar, karena ada guna, manfaat di dalamnya. Tulisan ini berharap dapat menjadi bagian untuk memahami adanya pro-kontra perihal pungutan di desa pakraman. Mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Pendekatannya, dari sudut sosial historis. Bahwa sejak dahulu masyarakat di Bali menganut sistem ganda dalam pemerintahan desa (desa adat dan desa dinas). Pada masa kerajaan, pemerintahan raja telah menerapkan sistem itu. Di akar rumput, masyarakat desa menerapkan sistem tradisional (kuno) yan

Harian Press . Kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dianggap masih belum menyentuh visi, misi maupun program pembangunan. Seharusnya, untuk melahirkan pemimpin berkualitas dalam Pilpres, rakyat butuh perang gagasan dan program sesuai dengan visi dan misi yang diusung. "Esensi dari masa kampanye adalah pembeberan visi misi dan program. Sayangnya persis dua bulan masa kampanye dimulai, visi misi dan program belum banyak dieksplore," kata Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahudin, dalam diskusi publik "Menakar Kebijakan Sistem pendidikan dan Hukum Paslon 2019", di Jakarta, Jumat (23/11). Dirinya melihat, sepanjang masa kampanye ini, baik itu pasangan capres/cawapres maupun tim sukses justru menggembar-gemborkan visi, misi maupun program di luar konteks. Termasuk keluar dari visi, misi dan program yang diserahkan secara resmi ke KPU. "Kalaupun ada yang bersifat program, begitu kita cek tidak a

Pojok Pos . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2018 di Jakarta pada 4 Desember 2018. Berbeda dengan kegiatan serupa sebelumnya, dalam KNPK ke-13 ini, KPK menempatkan partai politik sebagai perhatian utama dengan mengusung tema 'Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia'. "Ini merupakan KNPK pertama setelah dilaksanakan 12 kali sebelumnya yang menempatkan Partai Politik sebagai perhatian utama," kata Jubir KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (23/11). Febri menjelaskan alasan KPK menjadikan partai politik sebagai perhatian utama dalam KNPK tahun ini. Dipaparkan, sejak berdiri, KPK telah menjerat 891 koruptor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61,17 persen di antaranya atau 545 koruptor yang ditangani KPK berasal dari unsur politik. "Jika dibaca dari data penanganan perkara KPK, sampai hari ini sekitar 61,17% orang pelaku diproses dalam kasus korupsi yang berdimensi politi

Kanal Utama . Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan belum ada informasi terkait penangkapan tokoh pemuda Hercules Rosario Marshal. Adapun Hercules telah diamankan di Polres Jakarta Barat. "Tentunya kita negara hukum, Pak Prabowo dan saya banyak teman. Waktu saya mau berangkat kemana ke Malang tiga minggu yang lalu ketemu (Hercules) di airport, kami berpelukan, ada fotonya malah," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Kamis (22/11). Dia mengatakan, jika aparat menilai ada pelanggaran hukum terhadap Hercules, segera diproses hukum. Tindak pidana yang dilakukan Hercules terkait dengan penangkapan 23 preman yang menguasai lahan bersertifikat dan melakukan intimidasi terhadap pemilik lahan di Kalideres Jakarta Barat, pada Selasa (6/11). "Prabowo-Sandi, kami memastikan bahwa ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena dia teman Prabowo-Sandi terus dia dihukum, terus karena dia temannya presiden atau kiai Ma'ruf, jangan sampai seperti itu," kata

Pojok Nasional . Orang lain berbuat, bisa-bisa malah Anda yang kena batunya. Ini mengapa sebaiknya orang setop menyebarkan konten pornografi untuk alasan apapun. Baik itu meneruskannya dari aplikasi percakapan seperti whatsapp, pun dengan sengaja mengunggahnya ke media sosial, akan lebih baik jika konten pornografi itu berhenti pada Anda. Pasalnya, selain berdampak terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, menyebar konten pornografi dapat membuat Anda tererat hukum pidana. "KPAI mengimbau jangan menyebarkan video yang mengandung unsur pornografi dan kekerasan. Kalau kita menerima share, cukup berhenti di kita, jangan disebarkan lagi," ujar Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan dinukil. Bukan hanya itu, menyimpan konten pornografi juga bisa berbahaya bagi anak di bawah umur. Pun jika mereka tak sengaja melihatnya, misal di ponsel orang tua. Menurut psikolog anak Ratih Zulhaqqi, konsumsi konten pornografi sama sekali tidak baik

Rakyat Utama . Sebuah desa di Provinsi Aceh menerbitkan keputusan mengharamkan pemakaian jaringan nirkabel (WiFi) karena dinilai banyak disalahgunakan para anak usia pelajar di kawasan itu. Desa yang mengharamkan WiFi ini adalah Curee Baroh, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Imbauan tersebut dikeluarkan setelah melalui musyawarah bersama seluruh perangkat desa setempat yang digelar Selasa (13/11) lalu. Dalam imbauan hasil rapat itu disebutkan, alasan pelarangan itu karena banyaknya jumlah warung kopi di desa setempat yang menyediakan fasilitas WiFi gratis. Hal itu berdampak para anak di bawah umur beramai-ramai nongkrong di warung kopi untuk berselancar di dunia maya. Para anak juga diketahui mengakses berbagai konten pornografi dalam kegiatan itu. "Mengingat akibat yang ditimbulkan oleh jaringan WiFi yang merusak generasi muda, terutama anak-anak di bawah umur, karena WiFi sekarang sudah sangat merajalela, maka dengan ini sesuai dengan hasil keputusan rapat se